1. SBY menegaskan bahwa perjalanan prestasi politik Partai Demokrat pada 2009 yang memenangkan Pemilu DPR dan Presiden, adalah berkah dan anugrah luar biasa. Hal ini patut disyukuri oleh kader demokrat.
2. FPD tidak berada dalam posisi kalah dalam kasus Bank Century ini, karena fokus utama adalah pengungkapan kasus ini seterang-terangnya, transparan dan akuntabel, sehingga rakyat dapat melihat kenyataan yang sebenarnya, terutama soal aliran dana.
3. Yang dituduhkan bahwa ada aliran dana PMS Bank Century ke PD dan Tim Kampanye Capres dan Cawapres PD ternyata tidak terbukti dan memang tidak pernah ada. Karena itu, kader PD harus menegakkan kepala dan tetap percaya diri, karena kita tidak salah.
4. Kita menghargai perbedaan pilihan partai koalisi dalam kasus bank century. SBY memberikan apresiasi yg tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua Anggota FPD dibawah pimpinan Ketua Fraksi yang berjuang tanpa lelah dan tetap konsisten dalam bersikap memperjuangkan kebenaran. Kita patut berbangga atas sikap santun dan menjunjung tinggi cara-cara berdemokrasi yang bermartabat yang diperlihatkan kader PD di DPR.
5. Sore hari tgl 3 Maret (sebelum dilakukan voting di Paripurna DPR), SBY bertemu dengan 5 pimpinan partai koalisi yaitu; Demokrat, Golkar, PPP, PAN, dan PKB. Pimpinan partai memberi jaminan ke SBY bahwa fraksi mereka di DPR berada dalam barisan satu suara dengan Demokrat. Namun fakta yang diterima adalah, janji pimpinan partai koalisi sama sekali tidak sesuai dengan fakta dilapangan, kecuali hanya oleh sebagian kecil koalisi.
6. Kejadian ini adalah pengetahuan yg sangat berharga bagi kita kader PD. Dari awal, sejak digulirkannya RUU Pemilu pada 2008, mungkir janji teman koalisi sdh terjadi. Dalam RUU Pilpres mereka berupaya mengganjal kader demokrat maju sebagai capres dg cara menetapkan syarat pengajuan calon diatas 20 persen peroleh suara. Nyatanya, upaya jahat itu tdk berhasil. Justru PD lah satu-satu partai yg bisa mengajukan kadernya sebagai capres tanpa perlu berkoalisi. Kita harus memiliki keyakinan, bahwa upaya jahat dan tidak terpuji tidak akan pernah mendapat tempat disisi Pencipta. Karena itu, tidak tepat bagi kader PD untuk membalas kejahatan dengan kejahatan.
7. SBY meminta kader PD di seluruh tanah air untuk tetap kompak dan bersatu. Kita tutup kasus century dan kita mulai kembali memikirkan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
8. SBY juga menyampaikan perhargaan setinggi-tingginya kepada kader PD diseluruh Indonesia yang telah mengawal jalannya Pansus Angket dengan tidak melakukan demonstrasi yang anarkis dan cara-cara yang tidak terpuji dimata masyarakat.
9. SBY bangga dan meminta Fraksi PD DPR untuk terus menggunakan cara-cara berpolitik yang santun, bermartabat dan beretika. SBY juga meminta kader PD untuk terus bekerja keras dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
[ 23 comments ] ( 199 views ) | [ 0 trackbacks ] | permalink |
( 3 / 287 )Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan fraksinya siap melakukan pembenahan di bidang pendidikan nasional. Anas menjadi salah satu anggota Komisi X yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, seni dan budaya.
"Pendidikan memang program utama pemerintahan Yudhoyono dan salah satu platform Partai Demokrat untuk Indonesia kedepan,"ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/10).
Menurut Anas, pendidikan merupakan salah satu investasi terpenting bagi masa depan bangsa. Pendidikan yang baik bisa menghasilkan investasi sumber daya manusia, investasi karakter bangsa, spirit, kepribadian nasional, kecerdasan bangsa yang baik pula.
[ 12 comments ] ( 101 views ) | [ 0 trackbacks ] | permalink |
( 2.9 / 226 )Anas Urbaningrum
Menjelang terbentuknya Kabinet Presiden SBY Jilid II, wacana koalisi makin berkembang jauh. Ide membangun koalisi pemerintahan yang kuat, efektif dan produktif, termasuk dengan basis dukungan yang besar dan permanen dinilai berbeda. Ada yang menilai sebagai konsekuensi dari sistem presidensial yang berlatar demokrasi multipartai. Tanpa dukungan koalisi yang besar, kuat dan permanen, harapan bagi terbangunnya pemerintahan yang makin efektif dan produktif akan menemui kendala di lapangan.
Sebaliknya, ada yang mengkritik bahwa koalisi yang besar akan menjadi ancaman bagi demokrasi. Pemerintah akan terlalu kuat. Oposisi makin ringkih dan kehilangan daya kontrol. Karena itu, kata pandangan ini, politik akan bergerak ke pendulum otoritarianisme. Dan ini akan membahayakan masa depan demokrasi. Pemerintah dibayangkan akan berjalan sendirian tanpa tandingan.
Mari kita periksa konteksnya secara jernih dan proporsional. Presiden terpilih SBY jelas telah mendapatkan mandat politik untuk memimpin Indonesia untuk periode kedua. Angka dukungannya lebih meyakinkan ketimbang hasil Pilpres 2004. Maknanya adalah harapan rakyat makin besar. Ekspektasi publik menanjak. Rakyat mengharapkan Pemerintah bekerja keras untuk menghasilkan kinerja terbaik yang bermanfaat nyata.
Pemerintahan yang mampu bekerja jelas membutuhkan dua prasyarat pokok. Pertama, kecakapan untuk menjalankan kewenangan. Kedua, ketenangan dan konsentrasi dalam menunaikan tugas. Kecakapan Pemerintah, salah satunya, bisa dijamin oleh proses rekruitmen kabinet yang baik. Dalam konteks ini, kita mempunyai dasar keyakinan yang cukup bahwa SBY akan memilih para pembantunya dengan cermat dan tepat. Sekarang, kesempatan untuk memilih yang terbaik jauh lebih terbuka ketimbang pada masa pembentukan KIB tahun 2004 silam.
Ketenangan dan konsentrasi Pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik hanya bisa dijamin oleh koalisi politik yang kuat dan permanen. Tanpa koalisi yang kuat, ketenangan dan konsentrasi kerja Pemerintah bisa terganggu. Ketika politik bergolak, konsentrasi kerja Pemerintah akan berkurang. Kalau koalisi ringkih, rapuh dan “bergoyang-goyang”, jelas akan berkonsekuensi pada hilangnya ketenangan dan konsentrasi kerja.
Itulah konteks urgensi tentang koalisi politik pendukung Pemerintah. Koalisi bukan tujuan. Koalisi adalah sarana untuk menjamin peningkatan kinerja Pemerintah dan kebersamaan politik untuk mengurus bangsa dan negara. Kurang tepat jika menilai seakan-akan SBY bertujuan membangun koalisi kuat dan tanpa tanding. Mustinya lebih berani melihat sebagai komitmen SBY untuk membangun Pemerintahan yang makin kuat, efektif dan produktif bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Dengan periode pertama yang baik dan diakui oleh rakyat, tentu opsi untuk periode kedua hanya satu. Berhasil dengan kualitas yang lebih bermakna. Sama sekali tidak ada opsi gagal.
Sebut saja ketika SBY membuka pintu bagi datangnya kekuatan baru dalam koalisi, semisal Golkar, maka mudah dipahami sebagai ikhtiar untuk membangun barisan politik Pemerintah agar makin kuat dan bertenaga. Bukan untuk menjinakkan. Bukan pula untuk menumpulkan kekuatan oposisi. Sebaliknya, juga karena Golkar mempunyai komitmen untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Golkar pasti ingin mengoptimalkan energi dan sumberdayanya untuk turut menyukseskan pemerintahan dan pembangunan.
Karena itu, membayangkan koalisi besar dan kuat sebagai embrio kembalinya otoritarianisme atau pilihan yang membahayakan masa depan demokrasi adalah berlebih-lebihan. Kurang berdasar dan jauh dari kondisi faktual. Konfigurasi politik nasional tidak memungkinkan terjadinya pemusatan kekuasaan menjadi otoriter. Begitu pula dengan kesadaran jaman, kesadaran rakyat dan peran pers. Apalagi tidak ada selera non demokratik pada diri para pemimpin kita.
Jaman otoritarian sudah berlalu. Kita semua sudah lupa jalan untuk kembali ke masa silam itu. Menilai masa kini dan menatap masa depan adalah pilihan yang terbaik. Bukan malah menakut-nakuti diri kita dengan bayangan masa lalu yang tidak menjanjikan. Lebih baik kita turut memastikan bahwa KIB II dengan dukungan koalisi politik yang lebih kuat akan menghasilkan faedah yang nyata, terutama untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Wallahu a`lam
[ 3 comments ] ( 53 views ) | [ 0 trackbacks ] | permalink |
( 3 / 228 )Anas Urbaningrum
Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru telah usai. Kompetisi keras dan ketat antar kandidat Ketua Umum telah berujung pada terpilihnya Aburizal Bakrie untuk memimpin Partai Beringin untuk 5 tahun ke depan. Angka 296 untuk Aburizal dan 240 untuk Surya Paloh adalah simbol ketatnya persaingan demokratik menuju kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menarik dan segar dalam ukuran demokrasi.
Sebagai salah satu partai besar di Indonesia, sikap dan posisi politik Partai Golkar mendapatkan perhatian luas. Munas kali ini juga terkait dengan pilihan sikap politik Golkar terhadap Pemerintah. Analisis banyak pengamat berkesimpulan bahwa jika Aburizal Bakri yang memimpin Golkar, kecenderungan untuk menjadi barisan Pemerintah sangat kuat. Sebaliknya, jika Surya Paloh yang menjadi Ketua Umum, kemungkinan untuk menjajal tradisi baru sebagai oposisi sangat terbuka.
Sejatinya sikap, garis dan pilihan politik Golkar ke depan, termasuk kepada Pemerintah, adalah wilayah internal Golkar sendiri. Setiap partai pasti mempunyai analisis posisi dan pilihan jalan terbaik yang harus ditempuh untuk memaksimalkan peran dan kontribusi politiknya. Dan itu dirumuskan dan diketukkan secara mandiri.
Setiap partai juga jelas mempunyai cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tidak ada partai yang berniat mengasingkan diri dari denyut nadi urusan bangsa dan negara. Karena itu, kontribusi terbaik bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara pasti akan menjadi fokus pilihan. Apalagi dalam sistem demokrasi yang sudah menjadi pilihan kita. Afinitas politik dengan rakyat adalah salah satu rumus terpenting bagi masa depan partai. Menjauh dari rakyat dan menyingkir dari urusan bangsa dan negara adalah jalan “kematian”.
Tentu pilihannya tidak tunggal. Bisa di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Jalan oposisi tidak mengurangi kemuliaan pilihan. Oposisi yang baik dan efektif akan memberikan kontribusi penting bagi kemajuan demokrasi dan perbaikan kinerja pemerintahan. Oposisi yang matang adalah salah satu asset demokrasi yang amat berharga.
Karena itu, kita bisa mengerti dan memahami ketika Presiden SBY menegaskan akan menghormati apapun pilihan politik Partai Golkar. Termasuk jika memilih jalan sebagai oposisi. Sebaliknya, jika memilih membangun terus kebersamaan, atau bahkan memperdalam kebersamaan, itu juga pilihan yang masuk akal. Kebersamaan yang produktif bagi kepentingan bangsa dan negara adalah alternatif yang juga menjanjikan. Sekali lagi, itu adalah hak otonom Partai Golkar sendiri.
Kita ucapkan selamat kepada Partai Golkar. Kita sampaikan tahniah kepada Bang Ical. Semua partai pasti membuka tangan untuk membangun komunikasi politik dan kesepahaman dalam memajukan martabat demokrasi dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Selamat berkarya. Wallahu a`lam
[ 1 comment ] ( 37 views ) | [ 0 trackbacks ] | permalink |
( 3 / 234 )Anas Urbaningrum
Rencana pelantikan anggota baru DPR dan DPD menjadi heboh nasional. Pasalnya tunggal : biaya pelantikan dinilai terlalu besar. Pernik-pernik biaya dan fasilitas yang terkait juga terlalu banyak. Pelantikan kemudian lebih berwarna sebagai “pesta penyambutan” datangnya para anggota parlemen baru. Walhasil, para anggota baru seakan mendapatkan kado awal berupa cemooh publik. Ikhwal yang tentu saja kurang pada tempatnya.
Pelantikan sejatinya adalah peresmian dan pengukuhan. Keanggotaan seseorang di parlemen sudah ditetapkan oleh KPU. Sebutannya adalah calon terpilih. Untuk secara resmi memulai tugasnya sebagai wakil rakyat, para putra-putri pilihan itu dilantik sebagai tanda resmi sebagai anggota parlemen. Tidak lebih dan tidak kurang.
Karena itu, sebetulnya anggaran pelantikan tidak perlu berlebihan. Jika di masa silam, anggarannya besar dengan segala pernak-perniknya, baik jika mulai sekarang disederhanakan saja. Anggaran lebih baik dialokasikan untuk berbagai fasilitas yang terarah pada peningkatan kinerja parlemen. Bukan untuk “resepsi” datangnya para anggota parlemen baru.
Biaya transportasi, sebagai misal, tidaklah wajib. Masing-masing bisa tiba di Jakarta dengan kemampuannnya sendiri. Apalagi para anggota baru yang bermukim di Jakarta jumlahnya lebih banyak. Akomodasi juga bisa diatasi sendiri. Bebas mau menginap di hotel mana saja. Yang penting, semua bisa tiba di lokasi pelantikan tepat waktu. Seragam pelantikan cukup diberitahukan : misalnya memakai batik atau jas warna gelap. Selebihnya, tidak ada lagi yang diperlukan.
Yang paling penting adalah pelantikan berjalan secara khusyu dan khidmat. Para anggota parlemen mampu menyadari dengan sesadar-sadarnya telah dilantik sebagai para pejuang kepentingan rakyat. Di hadapannya terhampar tugas, kewajiban, fungsi dan kerja mulia untuk mengurus kepentingan publik dan memperjuangkan terselenggaranya kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Pelantikan bukanlah pertunjukan kekuasaan dan jabatan. Bukan pula kegiatan untuk mempertontonkan kehebatan dan kebanggaan politik. Pelantikan adalah ikrar untuk menjadi politisi yang dipercaya rakyat dengan niat “memenuhi panggilan”. Itulah permulaan tugas untuk menjadi “penyambung lidah” kepentingan dan aspirasi rakyat. Kehormatan politik belum tiba. Kehormatan politik baru tiba ketika para anggota parlemen telah menunaikan tugasnya dengan bersungguh-sungguh, berkeringat, lurus dan teguh memegang amanah. Kehormatan politik adalah produk dari kerja keras dan penuh tanggungjawab.
Karena itulah, sebaiknya resepsi datangnya para anggota parlemen baru 2009-2014 dilangsungkan secara sederhana saja. Tidak perlu mewah dan gebyar. Tidak ada urgensi untuk melestarikan tradisi lama “gaya pelantikan” yang wah dan berwarna setengah pesta. Tradisi baru yang sederhana tidak akan menggerogoti substansi pelantikan. Malahan justru bisa meninggikan maknanya. Minimal, rakyat lebih bersimpati pada kesederhanaan. Hemat dalam pelantikan, tetapi “meriah” dalam berkarya. Maksimalis dalam bekerja adalah pilihan yang paling etis. Wallahu a`lam
[ 3 comments ] ( 96 views ) | [ 0 trackbacks ] | permalink |
( 3 / 238 )
Calendar
