2012-02-23T14:38:45Z Anas Urbaningrum Center Copyright 2012, Anas Urbaningrum Center SPHPBLOG
1. SBY menegaskan bahwa perjalanan prestasi politik Partai Demokrat pada 2009 yang memenangkan Pemilu DPR dan Presiden, adalah berkah dan anugrah luar biasa. Hal ini patut disyukuri oleh kader demokrat.

2. FPD tidak berada dalam posisi kalah dalam kasus Bank Century ini, karena fokus utama adalah pengungkapan kasus ini seterang-terangnya, transparan dan akuntabel, sehingga rakyat dapat melihat kenyataan yang sebenarnya, terutama soal aliran dana.

3. Yang dituduhkan bahwa ada aliran dana PMS Bank Century ke PD dan Tim Kampanye Capres dan Cawapres PD ternyata tidak terbukti dan memang tidak pernah ada. Karena itu, kader PD harus menegakkan kepala dan tetap percaya diri, karena kita tidak salah.

4. Kita menghargai perbedaan pilihan partai koalisi dalam kasus bank century. SBY memberikan apresiasi yg tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua Anggota FPD dibawah pimpinan Ketua Fraksi yang berjuang tanpa lelah dan tetap konsisten dalam bersikap memperjuangkan kebenaran. Kita patut berbangga atas sikap santun dan menjunjung tinggi cara-cara berdemokrasi yang bermartabat yang diperlihatkan kader PD di DPR.

5. Sore hari tgl 3 Maret (sebelum dilakukan voting di Paripurna DPR), SBY bertemu dengan 5 pimpinan partai koalisi yaitu; Demokrat, Golkar, PPP, PAN, dan PKB. Pimpinan partai memberi jaminan ke SBY bahwa fraksi mereka di DPR berada dalam barisan satu suara dengan Demokrat. Namun fakta yang diterima adalah, janji pimpinan partai koalisi sama sekali tidak sesuai dengan fakta dilapangan, kecuali hanya oleh sebagian kecil koalisi.

6. Kejadian ini adalah pengetahuan yg sangat berharga bagi kita kader PD. Dari awal, sejak digulirkannya RUU Pemilu pada 2008, mungkir janji teman koalisi sdh terjadi. Dalam RUU Pilpres mereka berupaya mengganjal kader demokrat maju sebagai capres dg cara menetapkan syarat pengajuan calon diatas 20 persen peroleh suara. Nyatanya, upaya jahat itu tdk berhasil. Justru PD lah satu-satu partai yg bisa mengajukan kadernya sebagai capres tanpa perlu berkoalisi. Kita harus memiliki keyakinan, bahwa upaya jahat dan tidak terpuji tidak akan pernah mendapat tempat disisi Pencipta. Karena itu, tidak tepat bagi kader PD untuk membalas kejahatan dengan kejahatan.

7. SBY meminta kader PD di seluruh tanah air untuk tetap kompak dan bersatu. Kita tutup kasus century dan kita mulai kembali memikirkan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

8. SBY juga menyampaikan perhargaan setinggi-tingginya kepada kader PD diseluruh Indonesia yang telah mengawal jalannya Pansus Angket dengan tidak melakukan demonstrasi yang anarkis dan cara-cara yang tidak terpuji dimata masyarakat.

9. SBY bangga dan meminta Fraksi PD DPR untuk terus menggunakan cara-cara berpolitik yang santun, bermartabat dan beretika. SBY juga meminta kader PD untuk terus bekerja keras dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.]]> http://blog.bunganas.com/anas_blog/index.php?entry=entry100308-033022 2010-03-08T00:00:00Z 2010-03-08T00:00:00Z
"Pendidikan memang program utama pemerintahan Yudhoyono dan salah satu platform Partai Demokrat untuk Indonesia kedepan,"ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/10).

Menurut Anas, pendidikan merupakan salah satu investasi terpenting bagi masa depan bangsa. Pendidikan yang baik bisa menghasilkan investasi sumber daya manusia, investasi karakter bangsa, spirit, kepribadian nasional, kecerdasan bangsa yang baik pula.]]> http://blog.bunganas.com/anas_blog/index.php?entry=entry091022-035820 2009-10-22T00:00:00Z 2009-10-22T00:00:00Z
Menjelang terbentuknya Kabinet Presiden SBY Jilid II, wacana koalisi makin berkembang jauh. Ide membangun koalisi pemerintahan yang kuat, efektif dan produktif, termasuk dengan basis dukungan yang besar dan permanen dinilai berbeda. Ada yang menilai sebagai konsekuensi dari sistem presidensial yang berlatar demokrasi multipartai. Tanpa dukungan koalisi yang besar, kuat dan permanen, harapan bagi terbangunnya pemerintahan yang makin efektif dan produktif akan menemui kendala di lapangan.

Sebaliknya, ada yang mengkritik bahwa koalisi yang besar akan menjadi ancaman bagi demokrasi. Pemerintah akan terlalu kuat. Oposisi makin ringkih dan kehilangan daya kontrol. Karena itu, kata pandangan ini, politik akan bergerak ke pendulum otoritarianisme. Dan ini akan membahayakan masa depan demokrasi. Pemerintah dibayangkan akan berjalan sendirian tanpa tandingan.

Mari kita periksa konteksnya secara jernih dan proporsional. Presiden terpilih SBY jelas telah mendapatkan mandat politik untuk memimpin Indonesia untuk periode kedua. Angka dukungannya lebih meyakinkan ketimbang hasil Pilpres 2004. Maknanya adalah harapan rakyat makin besar. Ekspektasi publik menanjak. Rakyat mengharapkan Pemerintah bekerja keras untuk menghasilkan kinerja terbaik yang bermanfaat nyata.

Pemerintahan yang mampu bekerja jelas membutuhkan dua prasyarat pokok. Pertama, kecakapan untuk menjalankan kewenangan. Kedua, ketenangan dan konsentrasi dalam menunaikan tugas. Kecakapan Pemerintah, salah satunya, bisa dijamin oleh proses rekruitmen kabinet yang baik. Dalam konteks ini, kita mempunyai dasar keyakinan yang cukup bahwa SBY akan memilih para pembantunya dengan cermat dan tepat. Sekarang, kesempatan untuk memilih yang terbaik jauh lebih terbuka ketimbang pada masa pembentukan KIB tahun 2004 silam.

Ketenangan dan konsentrasi Pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik hanya bisa dijamin oleh koalisi politik yang kuat dan permanen. Tanpa koalisi yang kuat, ketenangan dan konsentrasi kerja Pemerintah bisa terganggu. Ketika politik bergolak, konsentrasi kerja Pemerintah akan berkurang. Kalau koalisi ringkih, rapuh dan “bergoyang-goyang”, jelas akan berkonsekuensi pada hilangnya ketenangan dan konsentrasi kerja.

Itulah konteks urgensi tentang koalisi politik pendukung Pemerintah. Koalisi bukan tujuan. Koalisi adalah sarana untuk menjamin peningkatan kinerja Pemerintah dan kebersamaan politik untuk mengurus bangsa dan negara. Kurang tepat jika menilai seakan-akan SBY bertujuan membangun koalisi kuat dan tanpa tanding. Mustinya lebih berani melihat sebagai komitmen SBY untuk membangun Pemerintahan yang makin kuat, efektif dan produktif bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Dengan periode pertama yang baik dan diakui oleh rakyat, tentu opsi untuk periode kedua hanya satu. Berhasil dengan kualitas yang lebih bermakna. Sama sekali tidak ada opsi gagal.

Sebut saja ketika SBY membuka pintu bagi datangnya kekuatan baru dalam koalisi, semisal Golkar, maka mudah dipahami sebagai ikhtiar untuk membangun barisan politik Pemerintah agar makin kuat dan bertenaga. Bukan untuk menjinakkan. Bukan pula untuk menumpulkan kekuatan oposisi. Sebaliknya, juga karena Golkar mempunyai komitmen untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Golkar pasti ingin mengoptimalkan energi dan sumberdayanya untuk turut menyukseskan pemerintahan dan pembangunan.

Karena itu, membayangkan koalisi besar dan kuat sebagai embrio kembalinya otoritarianisme atau pilihan yang membahayakan masa depan demokrasi adalah berlebih-lebihan. Kurang berdasar dan jauh dari kondisi faktual. Konfigurasi politik nasional tidak memungkinkan terjadinya pemusatan kekuasaan menjadi otoriter. Begitu pula dengan kesadaran jaman, kesadaran rakyat dan peran pers. Apalagi tidak ada selera non demokratik pada diri para pemimpin kita.

Jaman otoritarian sudah berlalu. Kita semua sudah lupa jalan untuk kembali ke masa silam itu. Menilai masa kini dan menatap masa depan adalah pilihan yang terbaik. Bukan malah menakut-nakuti diri kita dengan bayangan masa lalu yang tidak menjanjikan. Lebih baik kita turut memastikan bahwa KIB II dengan dukungan koalisi politik yang lebih kuat akan menghasilkan faedah yang nyata, terutama untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Wallahu a`lam]]> http://blog.bunganas.com/anas_blog/index.php?entry=entry091016-084725 2009-10-16T00:00:00Z 2009-10-16T00:00:00Z
Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru telah usai. Kompetisi keras dan ketat antar kandidat Ketua Umum telah berujung pada terpilihnya Aburizal Bakrie untuk memimpin Partai Beringin untuk 5 tahun ke depan. Angka 296 untuk Aburizal dan 240 untuk Surya Paloh adalah simbol ketatnya persaingan demokratik menuju kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menarik dan segar dalam ukuran demokrasi.

Sebagai salah satu partai besar di Indonesia, sikap dan posisi politik Partai Golkar mendapatkan perhatian luas. Munas kali ini juga terkait dengan pilihan sikap politik Golkar terhadap Pemerintah. Analisis banyak pengamat berkesimpulan bahwa jika Aburizal Bakri yang memimpin Golkar, kecenderungan untuk menjadi barisan Pemerintah sangat kuat. Sebaliknya, jika Surya Paloh yang menjadi Ketua Umum, kemungkinan untuk menjajal tradisi baru sebagai oposisi sangat terbuka.

Sejatinya sikap, garis dan pilihan politik Golkar ke depan, termasuk kepada Pemerintah, adalah wilayah internal Golkar sendiri. Setiap partai pasti mempunyai analisis posisi dan pilihan jalan terbaik yang harus ditempuh untuk memaksimalkan peran dan kontribusi politiknya. Dan itu dirumuskan dan diketukkan secara mandiri.

Setiap partai juga jelas mempunyai cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tidak ada partai yang berniat mengasingkan diri dari denyut nadi urusan bangsa dan negara. Karena itu, kontribusi terbaik bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara pasti akan menjadi fokus pilihan. Apalagi dalam sistem demokrasi yang sudah menjadi pilihan kita. Afinitas politik dengan rakyat adalah salah satu rumus terpenting bagi masa depan partai. Menjauh dari rakyat dan menyingkir dari urusan bangsa dan negara adalah jalan “kematian”.

Tentu pilihannya tidak tunggal. Bisa di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Jalan oposisi tidak mengurangi kemuliaan pilihan. Oposisi yang baik dan efektif akan memberikan kontribusi penting bagi kemajuan demokrasi dan perbaikan kinerja pemerintahan. Oposisi yang matang adalah salah satu asset demokrasi yang amat berharga.

Karena itu, kita bisa mengerti dan memahami ketika Presiden SBY menegaskan akan menghormati apapun pilihan politik Partai Golkar. Termasuk jika memilih jalan sebagai oposisi. Sebaliknya, jika memilih membangun terus kebersamaan, atau bahkan memperdalam kebersamaan, itu juga pilihan yang masuk akal. Kebersamaan yang produktif bagi kepentingan bangsa dan negara adalah alternatif yang juga menjanjikan. Sekali lagi, itu adalah hak otonom Partai Golkar sendiri.

Kita ucapkan selamat kepada Partai Golkar. Kita sampaikan tahniah kepada Bang Ical. Semua partai pasti membuka tangan untuk membangun komunikasi politik dan kesepahaman dalam memajukan martabat demokrasi dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Selamat berkarya. Wallahu a`lam]]> http://blog.bunganas.com/anas_blog/index.php?entry=entry091010-105938 2009-10-10T00:00:00Z 2009-10-10T00:00:00Z
Rencana pelantikan anggota baru DPR dan DPD menjadi heboh nasional. Pasalnya tunggal : biaya pelantikan dinilai terlalu besar. Pernik-pernik biaya dan fasilitas yang terkait juga terlalu banyak. Pelantikan kemudian lebih berwarna sebagai “pesta penyambutan” datangnya para anggota parlemen baru. Walhasil, para anggota baru seakan mendapatkan kado awal berupa cemooh publik. Ikhwal yang tentu saja kurang pada tempatnya.

Pelantikan sejatinya adalah peresmian dan pengukuhan. Keanggotaan seseorang di parlemen sudah ditetapkan oleh KPU. Sebutannya adalah calon terpilih. Untuk secara resmi memulai tugasnya sebagai wakil rakyat, para putra-putri pilihan itu dilantik sebagai tanda resmi sebagai anggota parlemen. Tidak lebih dan tidak kurang.

Karena itu, sebetulnya anggaran pelantikan tidak perlu berlebihan. Jika di masa silam, anggarannya besar dengan segala pernak-perniknya, baik jika mulai sekarang disederhanakan saja. Anggaran lebih baik dialokasikan untuk berbagai fasilitas yang terarah pada peningkatan kinerja parlemen. Bukan untuk “resepsi” datangnya para anggota parlemen baru.

Biaya transportasi, sebagai misal, tidaklah wajib. Masing-masing bisa tiba di Jakarta dengan kemampuannnya sendiri. Apalagi para anggota baru yang bermukim di Jakarta jumlahnya lebih banyak. Akomodasi juga bisa diatasi sendiri. Bebas mau menginap di hotel mana saja. Yang penting, semua bisa tiba di lokasi pelantikan tepat waktu. Seragam pelantikan cukup diberitahukan : misalnya memakai batik atau jas warna gelap. Selebihnya, tidak ada lagi yang diperlukan.

Yang paling penting adalah pelantikan berjalan secara khusyu dan khidmat. Para anggota parlemen mampu menyadari dengan sesadar-sadarnya telah dilantik sebagai para pejuang kepentingan rakyat. Di hadapannya terhampar tugas, kewajiban, fungsi dan kerja mulia untuk mengurus kepentingan publik dan memperjuangkan terselenggaranya kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Pelantikan bukanlah pertunjukan kekuasaan dan jabatan. Bukan pula kegiatan untuk mempertontonkan kehebatan dan kebanggaan politik. Pelantikan adalah ikrar untuk menjadi politisi yang dipercaya rakyat dengan niat “memenuhi panggilan”. Itulah permulaan tugas untuk menjadi “penyambung lidah” kepentingan dan aspirasi rakyat. Kehormatan politik belum tiba. Kehormatan politik baru tiba ketika para anggota parlemen telah menunaikan tugasnya dengan bersungguh-sungguh, berkeringat, lurus dan teguh memegang amanah. Kehormatan politik adalah produk dari kerja keras dan penuh tanggungjawab.

Karena itulah, sebaiknya resepsi datangnya para anggota parlemen baru 2009-2014 dilangsungkan secara sederhana saja. Tidak perlu mewah dan gebyar. Tidak ada urgensi untuk melestarikan tradisi lama “gaya pelantikan” yang wah dan berwarna setengah pesta. Tradisi baru yang sederhana tidak akan menggerogoti substansi pelantikan. Malahan justru bisa meninggikan maknanya. Minimal, rakyat lebih bersimpati pada kesederhanaan. Hemat dalam pelantikan, tetapi “meriah” dalam berkarya. Maksimalis dalam bekerja adalah pilihan yang paling etis. Wallahu a`lam ]]> http://blog.bunganas.com/anas_blog/index.php?entry=entry090911-080426 2009-09-11T00:00:00Z 2009-09-11T00:00:00Z
Ketika SBY memilih Boediono sebagai pasangan, sebagian kalangan menyimpulkan sebagai kesalahan besar. Secara politik dinilai sebagai bukan gabungan "nasionalis-Islam" dan bukan gabungan "Jawa-Luar Jawa". Ada yang meramalkan SBY akan kalah. Apalagi SBY-Boediono disindir keras sebagai "pasangan Pilkada". Kesimpulan itu dijawab dengan lugas oleh rakyat dengan angka yang "sangat tegas", 60,8 persen.

Sebagian juga mengesankan bahwa SBY-Boediono bukan kombinasi yang tepat. Kharakter kepemimpinannya disimpulkan sama : "rem dengan rem". Pada masa kampanye, ini dikontraskan dengan pasangan SBY-JK yang dikesankan sebagai kombinasi "rem dan gas". Jawabannya, sejatinya jelas dalam perjalanan pemerintahan 2004-2009, dimana SBY bisa memainkan peran sebagai "gas" dan sekaligus "rem" yang pakem. Kapan harus memainkan "gas" dan kapan harus menginjak "rem", dijalankan dengan sistematik dan terukur. Dinamika manajemen "gas” dan "rem" inilah yang turut mengantarkan prestasi pemerintah dan kemudian dihargai rakyat berupa mandat politik lanjutan lewat pilpres.

Kini, pasca pilpres, masih ada yang meragukan SBY. Ada yang cenderung melihat potensi kesalahan atau kelemahan SBY memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Sebagai bagian dari pendapat publik, hal seperti itu adalah biasa saja. Tetapi jika kita jernih dan melihat terbentangnya realitas baru, pandangan itu tergolong super-pesimistik dan berlebihan.

Justru sebaliknya, saya melihat ada potensi besar bagi SBY untuk menghadirkan prestasi-prestasi baru yang mengesankan bagi Indonesia ke depan. Saya memang mengambil jalan optimistik. Tetapi tentu dengan basis argumentasi. Bukan apriori optimistik. Mengapa? Ada banyak alasan yang membuat kita layak berharap lebih besar pada periode 2009-2014.

Pertama, basis politik SBY bertambah kuat. Partai Demokrat mengalami kenaikan dukungan rakyat hampir 3 kali lipat, dan sekarang mengontrol dukungan 26 persen kursi di DPR. Berbeda dengan tahun 2004 yang hanya menjamin 10 persen dukungan bagi SBY di parlemen. Basis dukungan koalisi SBY-Boediono menjamin mayoritas minimalis, yakni 56 persen kursi di DPR. Ini adalah modal awal politik yang kokoh untuk menopang kebijakan dan program pemerintahan. Apalagi legitimasi politik langsung dari rakyat sangat meyakinkan.

Kedua, SBY-Boediono berpotensi menjadi pasangan kerja yang kompak. Setrum soliditasnya sangat kuat. Wapres non-partai lebih menjanjikan konsentrasi pada kerja dan tidak berpotensi terdorong untuk berpolitik sendiri. Apalagi ide tentang "satu kantor" akan dilaksanakan. Prinsip presidensial, dimana Presiden dan Wakil Presiden bekerja dalam "satu kamar" akan bisa dilaksanakan. Presiden dan Wakilnya tidak akan terdorong untuk melakukan kontestasi.

Ketiga, SBY akan membentuk kabinet yang formasinya lebih baik. Kata kuncinya : cakap, kompeten dan bersih. Syarat kecakapan, kompetensi dan integritas juga berlaku bagi anggota kabinet yang berangkat dari partai koalisi. Dengan demikian, kabinet baru berpotensi untuk berkinerja baik dan optimal dalam membantu SBY-Boediono dalam memutar roda pemerintahan.

Keempat, dengan pasangan kerja yang setrumnya sama dan dukungan kabinet kerja yang cakap dan bersih, garis komando kebijakan dari Presiden akan berjalan lebih efektif. Apalagi syarat loyalitas kepada tugas akan menjadi bagian dari "kontrak kinerja" para anggota kabinet. Dukungan efektifitas pemerintahan juga berpotensi makin tajam ke tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, karena konstalasi politik lokal yang makin pararel dengan peta politik nasional.

Kelima, pengalaman SBY menjadi Presiden pada periode pertama, dengan segala dinamikanya, makin mempertebal bekal berharga berupa peta bumi masalah pemerintahan dan pembangunan, termasuk resep-resep terapi solutif yang tepat dan terukur. Tidak berlebihan jika pada pidato akseptasinya, SBY menegaskan pemerintahan baru 2009-2014 sudah bisa bekerja sejak hari pertama. Secara alamiah, periode kedua dan terakhir tidak menyediakan "beban tambahan" berupa agenda untuk maju lagi pada periode berikutnya. Kepemimpinan SBY akan makin lugas.

Keenam, komitmen kerja keras dan konsistensi SBY-Boediono untuk menyelenggarakan pemerintahan yang stabil, efektif dan amanah amatlah terang. Komitmen dan dedikasi itu adalah energi mental yang bisa menular dengan tajam dan bertranformasi menjadi irama kerja pemerintahan, dan bahkan kultur awal yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Budaya pemerintahan yang sehat adalah salah satu modal penting bagi keberhasilan.

Ketujuh, basis capaian dan keberhasilan periode 2004-2009 adalah modal yang sangat berharga. Kinerja ekonomi nasional yang cukup baik, turunnya angka kemiskinan dan pengangguran, program-program pro-rakyat, tata kelola pemerintahan yang makin baik, pemberantasan korupsi, dan sebagainya adalah bekal awal dan sekaligus alasan yang kuat untuk dilanjutkan dengan peningkatan dan perbaikan. Memulai tidak dari titik nol jelas lebih dekat dengan keberhasilan, jika dilaksanakan dengan prinsip perubahan dalam kesinambungan, serta dukungan konsistensi.

Kedelapan, era baru rasionalitas politik rakyat adalah modal dukungan yang penting bagi keberhasilan pemerintahan. Era akal sehat telah dimulai. Publik akan terus bisa memberikan dukungan kuat bagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang benar, tepat dan bermanfaat bagi rakyat. Bahkan mungkin yang sekilas tidak populer. Rakyat yang cerdas, rasional, dan makin jernih adalah partner yang baik bagi pemerintahan yang bekerja. Rakyat tidak mudah dihasut oleh kekuatan demogagi dan manipulasi politik.

Kesembilan, pergaulan SBY dengan dunia internasional sejauh ini sangat baik. Boediono juga luwes dalam menjalin komunikasi ke jaringan mancanegara. Hal ini adalah kapital yang penting, karena dukungan internasional adalah salah satu faktor yang cukup membantu. Negara yang "gaul" lebih mudah mengail faedah internasional. Apalagi "daya gaul" itu tetap dilandasi oleh pegangan yang kokoh terhadap kepentingan nasional kita.

Beberapa catatan ini, dan masih banyak lagi yang bisa kita angkat, adalah alasan-alasan yang cukup maton bagi kita untuk optimis memandang masa depan. Apalagi optimism itu sendiri adalah pilihan sikap yang bersahabat dengan akal waras. Tentu saja tantangan periode kedua SBY tidak ringan. Amat berat. Dengan konsistensi, kerja keras dan kebersamaan seluruh bangsa (tradisi kooperasi pasca kompetisi), kita boleh yakin akan hadirnya masa depan yang lebih menjanjikan. Wallahu a`lam]]> http://blog.bunganas.com/anas_blog/index.php?entry=entry090903-012441 2009-09-03T00:00:00Z 2009-09-03T00:00:00Z
Malaysia kembali bikin geger. Tari Pendet, salah satu khasanah kultural Indonesia asal Bali, diklaim sebagai punya Malaysia. Jauh hari sebelumnya, negara tetangga kita ini juga mengaku lagu Rasa Sayange dan Reog Ponorogo (dan disebutnya Barongan) sebagai aset budayanya. Bahkan menjadi salah satu ikon pariwisata Malaysia yang serius berkampanye sebagai Truly Asia.

Tentu saja kasus Tari Pendet segera mengundang protes Pemerintah dan masyarakat Indonesia. Bahkan Presiden SBY ikut turun gunung. Kepada Malaysia SBY menegaskan pentingnya menghargai dan memperhatikan sensitifitas masyarakat Indonesia terhadap kasus-kasus klaim aset budaya.

Kalau kita perhatikan lebih jauh, ini sejatinya bukan sekadar soal Tari Pendet, lagu Rasa Sayange atau seni Reog Ponorogo. Ini terkait dengan sikap dasar Malaysia terhadap Indonesia. Karena itu, perkara ini terkait dengan lepasnya Sipadan dan Ligitan. Bartaut pula dengan perkara Ambalat. Juga dengan sikap umum majikan dan Pemerintah Malaysia kepada para TKI.

Ketika Dino Patti Djalal mengundang pertemuan dengan Khairy Jamaluddin, tokoh Pemuda UMNO yang juga menantu Abdullah Badawi, 27 November 2007 di Jakarta, saya sempat menyampaikan pentingnya semangat saling menghargai dan menghormati antara Indonesia dan Malaysia. Bukan saja dalam konteks hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah, tetapi juga pada level masyarakat.

Dengan telanjang saya menyebut contoh sebutan Indon kepada WNI, terutama TKI, di Malaysia amat pejoratif dan bermakna merendahkan. Itu mirip sebutan inlandeer kepada kaum pribumi pada masa kolonial Belanda. Sebagai bangsa serumpun, semangat saling mengangat, membantu dan menopang jauh lebih bermakna ketimbang saling merendahkan dan memelihara konflik.

Beberapa teman yang turut hadir, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Zulkieflimansyah, Noriyu, dan beberapa yang lain juga menyampaikan ide-ide yang intinya bersemangat agar Indonesia dan Malaysia benar-benar menjadi jiran yang sejati. Tetangga yang sesungguh-sungguhnya. Khairy Jamaluddin --sejauh dibaca dari yang disampaikan-- terkesan sangat terbuka dan menyambut baik gagasan-gagasan dalam diskusi kecil itu. Bahkan terhadap yang pedas dan sengak sekalipun.

Rupanya, sikap Khairy tersebut tidak representatif Malaysia. Jiran kita ini justru melanjutkan sikap usilnya. Kepongahan sebagai negara yang merasa lebih maju dan makmur telah menenggelamkan semangat bertetangga yang baik. Bahkan semangat serumpun tidak beranjak dari sekedar gincu pemanis hubungan saja.

Intinya sederhana. Malaysia cenderung melihat Indonesia secara remeh. Indonesia dipandang sebelah mata. Malaysia kurang menghargai Indonesia. Karena itu, kasus-kasus klaim aset budaya, kasus sikap terhadap TKI atau klaim atas Ambalat, adalah refleksi saja dari cara pandang itu. Malaysia merasa dalam posisi superior.

Saya termasuk yang kurang percaya bahwa Malaysia sengaja mengirim teroris untuk mengganggu masa depan Indonesia. Tetapi dengan rangkaian kasus dan juga cara pandang seperti itu, kita tidak perlu mematikan ruang kemungkinan “ekspor teroris” sebagai cara bertetangga yang tidak sejati.

Namun demikian, menyalahkan Malaysia saja tidak menolong kita. Perlu ikhtiar serius dari Indonesia sendiri agar kita makin menjadi negara yang bermartabat dan tidak disepelekan. Martabat kita ditentukan oleh kita sendiri. Bukan karena sikap negara lain. Karena itu, kita tidak perlu membalas dengan menyebarkan kebencian dengan “menggubah” Malaysia menjadi “Malingsia”. Wallahu a`lam]]> http://blog.bunganas.com/anas_blog/index.php?entry=entry090828-014543 2009-08-28T00:00:00Z 2009-08-28T00:00:00Z

Anas Urbaningrum

Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pilpres dari pasangan Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto, KPU secara resmi telah menetapkan pasangan SBY-Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2009-2014. Partai koalisi dan jaringan pendukung SBY-Boediono mengadakan tasyakuran, sekaligus penyampaian acceptance speech di Kemayoran.

Inti dari acara ini adalah bersyukur kepada Tuhan atas terselenggaranya pilpres dengan aman, tertib dan lancar, serta berlangsung secara demokratis. Juga untuk menegaskan rasa terima kasih atas dukungan dan kepercayaan rakyat kepada SBY-Boediono untuk bekerja memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Bukan untuk pesta, hura-hura, mempertontonkan kepongahan, atau untuk meniru-niru gaya Amerika. Soal gaya, dari manapun datangnya, jika baik, musti rela kita adopsi sebagai bagian dari energi kemajuan.

Atas tunainya seluruh proses penyelenggaraan pilpres, kita wajib menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berperan besar bagi terselenggaranya pilpres secara damai, serta berlangsung secara luber dan jurdil. Rakyat telah berkemampuan untuk menjadi pilar penting bagi berlangsungnya pilpres yang demokratis dan bermartabat.

Sebagai pemegang mandat politik untuk 5 tahun ke depan, SBY-Boediono perlu menyampaikan terima kasih kepada rakyat. Dukungan dan kepercayaan rakyat adalah kunci keberhasilan dalam kompetisi pilpres. Tanpa dukungan dan kepercayaan rakyat, mustahil pasangan SBY-Boediono bisa berhasil mendapatkan angka dukungan yang mengesankan, yakni 60,8 persen dan berlangsung cukup dalam 1 (satu) putaran.

Kini, seluruh tahapan kompetisi telah usai. Tiba saatnya bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersiap-siap untuk bekerja yang terbaik bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Rasa sukacita atas keberhasilan mengantarkan SBY-Boediono ke tampuk kepemimpinan nasional adalah wajar adanya. Yang lebih mendasar adalah ketika dalam perjalanan 5 tahun ke depan, SBY- Boediono dan pemerintahan yang dipimpinnya terus-menerus bekerja keras, penuh kekompakan serta menghadirkan faedah nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Ekspektasi rakyat ketika mempercayakan kepemimpinan nasional kepada SBY-Boediono adalah untuk dalam berbakti membangun negeri dan meningkatkan harkat, martabat dan derajat hidup seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, kita layak setuju dengan apa yang disebut Pak Hadi Utomo sebagai "perjuangan kecil" dan "perjuangan besar". Sekeras dan sehebat apapun kerja politik untuk memenangkan SBY-Boediono, semuanya adalah "perjuangan kecil". Apalagi memang SBY-Boediono sudah "dipilih" oleh rakyat, bahkan sebelum pilpres berlangsung. Survei-survei telah menunjukkan hal tersebut. Justru sebagai aktualisasi dari rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada rakyat, "perjuangan besar" tengah menjemput dengan penuh harap. Komitmen dan kerja keras tak kenal lelah dari pemerintahan baru untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah perjuangan yang sesungguhnya. Inilah "perjuangan besar" untuk mendayagunakan kekuasaan dan kewenangan menjadi basis kokoh bagi peningkatan kesejehteraan rakyat banyak.

Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran adalah "salah dua" dari tugas "perjuangan besar" itu. Masih ada 13 prioritas lainnya, pada berbagai bidang, sebagaimana ditegaskan oleh SBY pada kampanye terakhir di Gelora Bung Karno. Apa-apa yang telah berhasil pada periode 2004-2009, tinggal dilanjutkan dan ditingkatkan. Bagian-bagian yang masih kurang, musti diperbaiki, dikoreksi dan diselenggarakan dengan lebih optimal.

Amat jelas bahwa kekuasaan bukan tujuan. Kursi adalah sarana perjuangan. Jabatan adalah amanah untuk diabdikan bagi kemanfaatan atas orang banyak. Itulah "kekuasaan yang bertujuan". Bukan kekuasaan sebagai tujuan. Kita semua yakin SBY-Boediono memegang teguh filosofi "kekuasaan bertujuan". Atas alasan itu pula SBY bersedia untuk dicalonkan dan dititipi amanah berat : memimpin Republik ini untuk periode kedua. Wallahu a`lam]]> http://blog.bunganas.com/anas_blog/index.php?entry=entry090820-093611 2009-08-20T00:00:00Z 2009-08-20T00:00:00Z
Soal kabinet baru mulai dibahas. Bahkan berkembang spekulasi tentang proporsi dan jatah kursi. Sejumlah nama disebut-sebut sebagai calon penghuni kabinet. Masing-masing media mempunyai versinya sendiri-sendiri. Bahkan di beberapa milis sudah beredar susunan Kabinet 2009-2014. Aneh memang. Rekapitulasi hasil pilpres pun belum selesai, tetapi wacana tentang kabinet baru sudah menyeruak. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai “rumor di Cikeas”.

Tentu saja wacana kabinet baru, terutama munculnya nama-nama sebagai bagian dari “rumor di Cikeas” menggelisahkan SBY. Sebagai Presiden yang masa bakti pertamanya akan berakhir 20 Oktober 2009, SBY masih terus berkonsentrasi menuntaskan tugasnya bersama Wapres JK dan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu. Belum tiba masanya untuk menyusun Kabinet untuk periode baru. Menyelesaikan amanah dengan baik sampai selesai adalah bagian dari pertanggungjawaban politik kepada rakyat.

Urusan kabinet baru, sejatinya yang lebih penting lagi adalah konsep kabinet yang akan dibentuk. Berdasarkan pengalaman pembentukan kabinet Indonesia Bersatu : prosesnya, latar politiknya, atmosfir pembentukannya, kecakapan dan kinerjanya, SBY bisa dipastikan ingin memperbaiki dan menyempurnakan pada periode yang kedua. Meskipun tidak diungkapkan secara terbuka, kita bisa membaca bahwa SBY kurang puas dengan loyalitas dan kinerja sebagian menterinya. Tentu yang dimaksud loyalitas adalah kepada tugas sebagai pembantu Presiden.

Dari latar pengalaman itulah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat rakyat yang justru makin besar pada periode kedua, SBY berkepentingan untuk membentuk kabinet baru sebagai “kabinet kerja”. Bahwa kabinet adalah forum untuk bekerja, demikian ditegaskannya pada Deklarasi Sabuga. Kabinet bukan forum untuk berpolitik sendiri-sendiri. Artinya, kabinet bukanlah forum politik dan kumpulan representasi politik. Kabinet bukan himpunan dari pembagian keuntungan saham politik dalam pilpres. Kabinet baru harus dijauhkan dari tendensi “kabinet politik”.

Memang sukar dan tidak realistis untuk membantuk zaken kabinet. Realitas adanya koalisi politik dan kepentingan agar koalisi menjadi permanen dalam menyokong stabilitas dan efektifitas pemerintahan mengharuskan teknik akomodasi kepada partai-partai peserta koalisi. Bukan saja karena fakta bahwa tidak ada koalisi tanpa power sharing, tetapi juga kenyataan bahwa parta-partai juga mempunyai stok kader yang mempunyai kecakapan dan profesionalitas untuk tugas-tugas di kabinet. Sistem multipartai yang bertemu dengan sistem “presidensial tidak murni” memaksa Presiden terpilih untuk terampil meramu dengan takaran yang tepat antara representasi koalisi politik dengan faktor kecakapan, keahlian dan profesionalitas. Karena itu, yang terbayangkan adalah semi zaken kabinet atau hampir zaken kabinet.

Atas dasar logika “kabinet kerja”, maka loyalitas, kapabilitas, integritas, dan loyalitas kepada tugas menjadi dimensi yang utama. Partai-partai harus mengirim calon-calon yang benar-benar cakap, mampu, terampil dalam bekerja, serta loyal kepada tugasnya. Dalam konteks ini, jelas Presiden terpilih mempunyai modal konstitusional hak prerogatif. Presiden terpilih adalah formateur tunggal, meskipun bisa meminta pendapat dari Wakil Presiden terpilih.

Rakyat jelas mempunyai ekspektasi besar kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk mampu menunaikan program-programnya. Dalam hal itulah dibutuhkan para pembantu yang berspirit kerja dan mampu meringankan beban tugas dan tanggungjawab Presiden. Bukan malah menjadi beban. Karena itu, jawabannya memang “kabinet kerja”.

Dalam konteks itulah, memberi kesempatan kepada Presiden terpilih untuk dengan tenang, jernih dan tepat dalam membentuk formasi kabinet adalah pilihan terbaik. Tidak relevan untuk mendesak-desak Presiden terpilih untuk segera menyusun kabinet. Apalagi dengan menekan-nekan dengan sodoran nama dan daftar jasa. Presiden terpilih pasti akan menghormati partai-partai koalisi, dimana penghormatan itu diletakkan pada konteks yang lebih luas, yakni akuntabilitas politik kepada rakyat dengan membangun kinerja pemerintahan yang makin baik. Kepentingan rakyat, bangsa dan negara sudah seharusnya ditempatkan di atas kepentingan partai dan golongan. Wallahu a`lam

]]> http://blog.bunganas.com/anas_blog/index.php?entry=entry090716-094048 2009-07-16T00:00:00Z 2009-07-16T00:00:00Z
Anas Urbaningrum

Tidak ada pemilu yang berlangsung dingin. Selalu hangat dan bahkan panas. Mengapa? Tentu karena semua kontestan bekerja keras untuk mencapai kemenangan. Semua ingin menang. Tidak ada satu pun yang bercita-cita untuk kalah. Psikologi ingin menang memang tak terhindarkan. Justru karena itulah terjadi kompetisi. Roda kompetisi berputar oleh kerja-kerja pemenangan.

Kampanye adalah salah satu kerja politik yang paling penting dan menonjol. Intinya adalah meyakinkan pemilih bahwa sang kontestan adalah yang terbaik dan layak untuk mendapatkan kepercayaan. Dalam konteks pilpres, pasangan calon dan seluruh garda pemenangannya bekerja siang-malam untuk berkampanye kepada para pemilih, sang pemegang daulat suara.

Sebetulnya UU telah mengatur tentang ketentuan kampanye. Intinya adalah menawarkan visi, missi dan program aksi. Karena itu, kampanye yang diperintahkan oleh UU adalah kampanye positif. Etika politik juga mengajarkan tentang kampanye positif. Kurang lebih berbunyi : ”pilihlah kami, karena kami mempunyai program yang baik dan mampu merealisasikannya”.

Namun demikian, kerasnya kompetisi yang tidak terhindarkan selalu memunculkan ruang untuk munculnya kampanye negatif. Selain mengangkat keunggulan pasangan calonnya juga dilakukan dengan menyebarluaskan kekurangan pasangan calon yang lain. Kampanye negatif dengan mengangkat kelemahan dan kekurangan pasangan calon yang lain adalah hal yang harus diterima. Di sinilah rakyat akan mendapatkan gambaran yang utuh tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan calon. Gambarannya menjadi utuh dan bisa menjadi pertimbangan yang komprehensif bagi rakyat untuk menentukan pilihan yang terbaik.

Yang mustinya tidak boleh, karena dilarang oleh Undang-undang dan bertentangan dengan etika politik, adalah melakukan kampanye hitam. Inilah yang biasa disebut sebagai fitnah. Mengangkat dan menyebarluaskan informasi yang tidak ada dasarnya kepada para pemilih dengan tujuan menyerang dan melemahkan kekuatan kompetitor. Tidak ada datanya, tetapi seolah-olah ada dan benar.

Menyebarluaskan informasi bahwa istri Pak Boediono beragama Katholik, SBY mempunyai kontrak syariah dengan PKS, jatah Menteri Agama dan Mendiknas untuk PKS, NU akan dibubarkan dan akan diganti Wahabi, dan sebagainya, adalah beberapa contoh kampanye hitam yang belakangan sangat marak. Ada yang ditulis oleh media, lewat SMS, selebaran dan pertemuan-pertemuan terbatas. Disebarkan sampai ke ujung-ujung kampung.

Soal issu agama istri Cawapres Boediono bukan saja fitnah, tetapi juga bisa merusak pluralisme dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jika pun benar informasi itu, apa seseorang yang istrinya bukan muslimah, atau seseorang yang suaminya bukan muslim dilarang dan dibatasi haknya untuk dipilih menjadi pemimpin? Sungguh itu adalah cara berpikir yang bertentangan dengan semangat kemajemukan kita.

Intinya adalah bahwa setiap kontestan wajar untuk mengejar kemenangan. Tetapi jalan menuju kemenangan juga merupakan isu yang penting. Tujuan yang baik musti ditempuh dengan cara-cara yang baik. Kampanye hitam jelas tidak bisa diterima sebagai cara mencapai kemenangan yang baik. Kampanye hitam bukan saja melecehkan etika politik, tetapi juga merupakan bentuk kebohongan yang terang-terangan kepada rakyat.

Karena itu, kita layak menyeru agar segala jenis kampanye hitam dihentikan. Politik dan demokrasi harus dijaga martabatnya dari cara-cara yang tidak senonoh. Kampanye hitam adalah salah satu bagian dari politik menghalalkan segala cara, politik Machiavelian. Sungguh tidak cocok dengan kharakter demokrasi kita. Wallahu a`lam

]]> http://blog.bunganas.com/anas_blog/index.php?entry=entry090706-101545 2009-07-06T00:00:00Z 2009-07-06T00:00:00Z